Posted by DKT EKONOMI on Wednesday, November 12, 2014
Jakarta–Program perlindungan sosial yang sudah
digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap belum mampu menjaga
tingkat daya beli masyarakat bila dikaitkan dengan rencana pemerintah
yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Perlu ada program
lain agar daya beli tidak mengalami penurunan.
Demikian
diungkapkan Ekonom Tony Prasetiantono, kepada wartawan, di Jakarta,
Rabu, 12 November 2014. “Jujur saja bahwa saya belum melihat (program
berwujud Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu
Keluarga Sejahtera) cukup menendang dari sisi magnitude“, ungkap dosen Ekonomika dan Bisnis UGM ini.
Menurutnya,
masyarakat akan mampu menjaga daya belinya waktu pemerintah menaikkan
harga BBM bersubsidi bila realokasi anggaran BBM bersubsidi diberikan ke
proyek infrastruktur dan program bantuan langsung dengan proporsi yang
sama.
“Kalau sampai bisa seperti itu, itu baru dahsyat. Baru
nendang. Tapi, ada efek buruk dari program tersebut. Takutnya
menimbulkan moral hazard dan nantinya orang malah malas karena diberikan bantuan langsung”, ujar Tony. (*)
Sumber : Inobanksnews.com